Pembangunan pangkalan militer Marinir AS di Darwin, Australia, jelas memiliki tujuan mengamankan kepentingan-kepentingan AS di kawasan Asia Tenggara dan Australia. Kepentingan-kepentingan AS tersebut jelas sangat mengancam politik, ekonomi, dan militer bangsa Indonesia.Padahal ASEAN adalah zona aman.
Banyak ekonom, politikus, akademisi, dan pengamat Indonesia yang mengungkapkan kekhawatiran atas ancaman yang akan ditimbulkan oleh pangkalan militer AS di Australia tersebut. Indonesia adalah pihak yang akan paling dirugikan oleh pembangunan pangkalan militer AS tersebut.
Meski begitu, rakyat Indonesia justru dikejutkan oleh pernyataan para petinggi negeri ini terkait pembangunan pangkalan militer AS di Australia. Seperti dilaporkan oleh situs detik.com (26/11), Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan penempatan pasukan AS di Darwin untuk memantau gempa dan bencana alam. Sungguh sebuah pernyataan yang lucu.
Dalam rapat kerja dengan DPR di Senayan pada hari Jum’at (25/11), Menko Polhukam Djoko Suyanto mengungkapkan bahwa keberadaan pangkalan militer AS di negeri kangguru tidak ada sangkut pautnya dengan Indonesia atau Papua. “Pertemuan bilateral dengan Obama kemarin, juga mengatakan Papua secara eksplisit wilayah NKRI. Tidak ada intervensi Amerikan soal Papua atau Freeport,” ujar Djoko saat rapat kerja dengan tim monitoring Papua dan Papua Barat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dikutip oleh situs detik.com.
Para pejabat tinggi negeri ini bisa saja melontarkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Namun rakyat Indonesia tentu memahami bagaimana selama puluhan tahun terakhir ini, AS melalui beberapa korporat multinasionalnya telah terlalu dalam ‘merampok’ kekayaan bangsa ini. Untuk kasus Papua, menepis hubungan pangkalan militer AS di Darwin dengan kepentingan korporat raksasa AS di Papua adalah hal yang sangat sulit dipahami oleh rakyat negeri ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar